Ketua Komisi D DPRD Rembang Joko Suprihadi mencermati pos anggaran untuk tunjangan GTT dan PTT.
Rembang – Beratnya keuangan daerah setelah mengalami defisit mengakibatkan tunjangan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT), tidak bisa terbayarkan penuh tahun ini.
Dalam perhitungan APBD Perubahan, seharusnya selama setahun dialokasikan dana Rp 7,4 miliar, tetapi untuk menutupi defisit, dirubah menjadi hanya Rp 6,2 miliar.
Ketua Komisi D Bidang Kemasyarakatan DPRD Rembang Joko Suprihadi menuturkan masih ada kekurangan hampir Rp 1,2 miliar.
Akibatnya, pembayaran tunjangan GTT dan PTT untuk periode bulan Desember tidak bisa dibayarkan tahun ini, tetapi kemungkinan akan dirapel tahun 2012.
Pihaknya sudah mengumpulkan semua instansi terkait, agar meneruskan informasi ke tingkat bawah.
Salah satu guru tidak tetap yang enggan disebutkan namanya menyatakan selama tahun ini baru menerima tunjangan dari daerah, untuk jatah 8 bulan, masing masing per bulan sebesar Rp 150 ribu. Ia berharap sisa kekurangan bisa segera cair. Kalaupun tidak bisa penuh satu tahun, sebagai pegawai rendahan hanya pasrah menunggu kebijakan.
Tapi ada pula sejumlah guru tidak tetap menyesalkan keputusan tersebut, karena disisi lain banyak pos dana bantuan sosial yang tidak dikurangi.
Mereka mengakui tunjangan daerah sudah sangat dinanti nantikan, untuk menunjang operasional pekerjaan.
Berdasarkan data Pemkab Rembang, jumlah penerima tunjangan sebanyak 1.611 orang, meliputi guru tidak tetap, guru wiyata bhakti dan pegawai tidak tetap. Kalau pemerintah pusat jadi mengangkat 600 an pegawai golongan I dan II yang masuk data base menjadi pegawai negeri, maka besaran tunjangan yang menjadi tanggung jawab daerah akan semakin ringan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar